okezone.com
MOJOKERTO - Terobosan inovasi teknologi penyaluran bantuan sosial non tunai terus dilakukan Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Negara (Himbara). Bila sebelumnya, diluncurkan mesin electronic data capture (EDC) berbasis sistem operasi android, maka kini Kementerian Sosial bersama BNI meluncurkan EDC offline guna semakin meluaskan jangkauan dan memudahkan penyaluran bansos non tunai.
Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa mengatakan mesin Electronic Data Capture (EDC) "offline" akan mempermudah pelayanan pencairan program keluarga harapan terutama untuk daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.
"Ini merupakan inovasi terbaru dari Himbara (Himpunan Bank Negara) yang digagas oleh BNI terutama untuk melayani daerah 'blank spot area' supaya tetap bisa dilayani dengan 'EDC offline'," katanya saat peluncuran "EDC Offline" di Pondok Pesantren Ammanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Minggu 22 Oktober 2017.
Ia mengemukakan, dengan alat ini akan ada interkonektivitas dari empat bank koordinasi himbara tersebut. "Ini inovasi terbaru himbara karena secara topografi banyak daerah di Indonesia yang tertinggal dan juga daerah perbatasan," katanya.
Saat ini, sambungnya, jumlah bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) mencapai enam juta dan tahun depan akan meningkat menjadi 10 juta. "Sesuai dengan arahan Pak Presiden, akan dilakukan penambahan sebanyak empat juta kartu dan saat ini tinggal personifikasinya supaya pada Desember mendatang bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, khusus untuk Provinsi Jawa Timur sendiri akan mendapatkan penambahan jumlah penerima PKH sebanyak 528 ribu. "Dari jumlah empat juta tersebut, yang masuk perluasan di Jawa Timur sebanyak 528 ribu," katanya.
Khofifah mengatakan, transformasi dari online menjadi offline ini menjadi bagian dari inovasi teknologi baru penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial bersama himbara. Tujuannya adalah meluaskan jangkauan layanan kepada penerima manfaat dengan kualitas pelayanan yang setara , aman dan terjaga.
"Kondisi geografis Indonesia belum memungkinkan untuk seluruh wilayah menerapkan sistem online. Intinya agar semua menjadi mudah," imbuhnya.
Khofifah mengatakan, revolusi bansos non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial ini merupakan wujud implementasi instruksi Presiden Jokowi pada April 2016 lalu yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Presiden, kata Khofifah, meminta agar bantuan sosial ke depannya tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai namun melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga sempat menyaksikan proses pengambilan uang oleh penerima program keluarga harapan melalui mesin anjungan tunai mandiri. Dengan adanya bantuan nontunai ini, kata dia, diharapkan tidak ada lagi informasi pungutan liar, yang dilakukan oleh oknum tertentu.
(aky)